Ujian Sektor Pangan Ditengah Krisis

Oleh : Atang Trisnanto

Pertanian terbukti sebagai sektor andalan saat krisis ekonomi 98
Pertanian terbukti sebagai sektor andalan saat krisis ekonomi 98

Isu tentang pangan seakan tidak pernah kehabisan cerita. Ibarat film, cerita tentang pangan akan terus bersambung dari sequel satu ke sequel lainnya, mirip dengan film legendaris James Bhond 007. Di Indonesia, kisahnya yang tiada henti terwakili oleh sinetron Tukang Bubur Naik Haji ataupun Cinta Fitri yang sampai pada Season 7 misalnya. Isu pangan yang selalu diwarnai dengan gejolak harga pangan utama dalam 6 bulan terakhir ini, tentu menjadi sinyal kurang bagus dalam masa krisis ekonomi sekarang.

Sejarah setidaknya menempatkan pangan sebagai masalah penting dan mendasar  bagi suatu negara. Henry Kissinger, Menlu AS era 1973-1976 menyampaikan bahwa “siapapun yang memiliki akses terhadap pangan, maka mereka akan mampu mengontrol masyarakat”. Rakyat tidak boleh dibiarkan lapar. Rakyat tidak diboleh dibiarkan tidak makan. Maka, tidaklah berlebihan jika Perdana Menteri India periode 1947-1964, Jawaharlal Nehru mengatakan “segala sesuatu dapat menunggu, tapi tidak untuk pertanian. Apapun, yang paling utama adalah harus cukup pangan. Berikutnya, baru yang lain”. Dengan demikian, pangan harus menjadi prioritas utama Pemerintah, terlebih di dalam situasi krisis ekonomi Indonesia dan dunia.

Kebijakan Pangan 2014-2019

Sadar akan begitu sensitifnya isu tentang pangan, maka menjadi suatu hal yang wajar jika kemudian Presiden Jokowi menempatkan target swasembada beberapa komoditas penting pangan sebagai agenda penting Pemerintahannya. Berulang kali di berbagai momen dan kesempatan, Jokowi selalu menegaskan target swasembada beras dan beberapa komoditas pangan utama lainnya. Untuk mempertegas sasaran tersebut, Pemerintah hingga saat ini menutup opsi  impor rapat-rapat.

Komitmen Pemerintah untuk menutup keran impor pangan sangatlah bagus dan perlu didukung oleh semua pihak. Hal ini diharapkan dapat merangsang kemampuan swadaya bangsa ini untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Namun perlu diingat, kebijakan ini harus diikuti dengan kalkulasi yang cermat dan program serta realisasi kebijakan yang tepat.

Kenapa? Apabila Pemerintah kurang tepat dalam mengelola stok pangan nasional, yang terjadi adalah keributan pasar dan inflasi yang begitu tinggi. Langkah prioritas dalam hal perbaikan dan penyediaan infrastruktur pertanian sudah tepat dalam sisi produksi. Tapi, hal tersebut belumlah cukup. Banyak hal yang menjadi faktor penentu produksi pangan. Perlu ada perbaikan sistem perbenihan, aplikasi massal teknologi budidaya pertanian, penguatan kelembagaan petani, dan sistem pembiayaan pertanian. Itu baru dari sisi lini produksi. Belum lagi masalah kronis dalam hal mekanisme pasar pangan yang terbukti seringkali bikin masalah.

Sebagai contoh dari buruknya sistem pasar pangan, tengoklah fluktuasi tajam harga-harga komoditas pangan akhir-akhir ini. Dimulai dari gejolak harga beras pada minggu ketiga Februari 2015. Kenaikan harga beras hingga 30% adalah yang tertinggi sepanjang sejarah masa reformasi. Lantas disusul oleh gejolak naiknya harga bawang merah di bulan Mei, harga cabai di bulan Juni, dan harga daging sapi yang super fantastis mahal di bulan Juli-Agustus. Harga daging melonjak sampai RP. 140 ribu dari semula Rp. 90 ribu, membuat para pedagang mogok berjualan.

Ujian pasar ternyata tidak berhenti disitu. Tercatat sepanjang Agustus ini harga daging ayam dan telur ikut-ikutan naik secara fantastis. Harga daging ayam sampai mencapai Rp. 45 ribu dari semula seharga Rp. 26 ribu. Ini terjadi pada waktu belum genap setahun Pemerintahan baru. Lantas, bagaimana dengan proyeksi harga pangan menjelang krisis ekonomi ke depan?

Sektor Pangan di Tengah Krisis Ekonomi

Fakta bahwa hanya dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut terjadi kenaikan tajam di beberapa komoditas pangan utama menjadi indikasi bahwa sistem manajemen stok pangan nasional Pemerintah perlu diperbaiki. Kenapa? Mekanisme pasar pangan beberapa komoditas masih menyisakan sistem oligopoli dan membuat pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa pemain besar yang dapat men drive pasar dan berlaku sebagai price maker. Hal ini akan semakin menjadi-jadi jika manajemen stok pangan nasional juga turut amburadul. Tidak valid dalam menentukan angka produksi dan konsumsinya akan menimbulkan ketidakseimbangan supply-demand nasional.Tidak tepat dalam mengkalkulasi peta produksinya dan pengelolaan jalur distribusi akan menghambat suplai barang ke pasar.

Dengan berbagai kelemahan tersebut, para pemain besar yang memiliki infrastruktur memadai akan semakin mudah menentukan harga dan stok pangan di pasar. Jika ini yang terjadi, akan terjadi gap antara harga pangan di petani dan harga pangan di pasar. Petani tetap tidak mendapatkan insentif karena harga yang mereka terima rendah, sedangkan masyarakat luas sebagai konsumen justru harus mengeluarkan uang lebih karena harga yang mereka harus bayar jadi tinggi.

Dalam situasi menjelang krisis sebagaimana dicerminkan dari kenaikan dolar terhadap rupiah dan menembus angka psikologis Rp. 14 ribu, maka hampir dapat dipastikan bahwa pasar pangan domestik pun akan semakin berat ujiannya. Melemahnya kemampuan importasi pangan yang akibat tingginya nilai dolar, tiarapnya beberapa perusahaan pangan akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung akan membuat pasar pangan nasional sedikit banyak terpengaruh.

Suplai komoditas pangan diperkirakan akan menurun. Belum lagi ditambah ujian musim kering yang panjang di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi momok penurunan produksi pangan nasional. Jika hal tersebut terjadi, maka semakin lengkaplah ujian bangsa ini di sektor pangan dalam beberapa waktu ke depan.

Antisipasi Sektor Pangan Ditengah Krisis

Apapun kondisinya, Pemerintah dan seluruh komponen bangsa ini tidak boleh menyerah begitu saja. Meskipun terbilang agak terlambat dalam hal antisipasi krisis (kalau tidak mau dibilang terlalu percaya diri), namun tidak ada salahnya untuk dimulai langkah-langkah antisipasi dan kebijakan yang cepat dari sekarang. Ada beberapa hal yang menurut hemat penulis, bisa dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam jangka pendek, Pemerintah sebaiknya segera melakukan beberapa langkah berikut:

Pertama, segera petakan wilayah lahan atau sawah yang terdampak kekeringan, mulai dari ancaman gagal panen atau puso sampai ancaman 50% gagal panen. Buat peta kodifikasinya Segera implementasikan upaya hujan buatan untuk daerah-daerah yang kemungkinan kehilangan produksi tertinggi sampai yang terendah. Salurkan segera pompa air ke berbagai wilayah. Tidak perlu ada proses yang bertele-tele dalam pengalokasian anggaran maupun pencairannya.

Kedua, pastikan bahwa seluruh petani bisa berproduksi. Artinya, ketersediaan benih unggul harus dipersiapkan, ketidakmampuan menggarap lahan akibat kekurangan modal bisa ditutupi dengan bantuan perbankan, kekurangan ketersediaan air segera dipersiapkan dengan memperbanyak dam parit, air sumur dangkal, air sumur dalam, dan embung.

Ketiga, beli komoditas pangan utama petani dengan harga yang menguntungkan petani. Hal ini akan meningkatkan stok pangan di Bulog sehingga psikologi pasar tidak terganggu. Selain itu, harga tersebut akan menjadi insentif bagi petani yang terancam turun produksinya, sehingga masih dapat digunakan sebagai modal untuk musim tanam berikutnya. Untuk itu, rubah aturan HPP dan segera anggarkan khusus untuk penyerapan total produk pangan petani.

Keempat, segera revisi mata anggaran yang kurang penting menjadi pembangunan infrastruktur irigasi yang dapat diandalkan jika musim kering terjadi. Infrastruktur irigasi ini bisa berupa dam parit, embung, long storage, sumur dangkal (sumur pantek), dan sumur dalam.

Keempat, perbaiki sistem rantai pasok pangan (supply chain) dengan memperbaiki jalur distribusi, penyiapan angkutan distribusi, dan pengamanan jalur distribusi. Selama ini sistem rantai pasok pangan masih amburadul dan mendatangkan biaya tinggi.

Kelima, aktifkan satgas khusus pangan yang bertugas untuk penyerapan produk pangan petani dan pengawasan mekanisme pasar pangan. Para pengambil rente yang memanfaatkan kesempatan dengan cara menahan suplai perlu mendapat tindakan hukum yang tegas.

Selain beberapa langkah taktis cepat diatas, Pemerintah juga mulai harus menyiapkan sistem budidaya padi hemat air seperti teknologi intermitten dan System of Rice Intensification, pengembangan dan penyiapan benih pangan tahan kekeringan, perbaikan jaringan irigasi primer sampai tersier yang terintegrasi antar kementerian, dan perubahan kebijakan instrument harga pembelian pemerintah dan serapan komoditas pangan oleh Bulog.

Bila langkah-langkah tersebut serius digarap oleh Pemerintah, setidaknya akan meringankan dampak yang lebih besar di masa krisis. Dengan segala power yang dimilikinya, seharusnya Pemerintah tidak boleh kalah oleh pasar. Ini adalah pertarungan terhormat. Karena Pemerintah bertarung untuk rakyat dan bangsanya. Kecuali, kalau ada niat untuk bertarung demi yang lain…. Wallahu’alam….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *