“Kemandirian pangan nasional yang ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri adalah kebijakan Pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak, termasuk di era Pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu fokus pada perbaikan infrastruktur irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya. Yang menjadi ujian berikutnya dalam Politik Beras Ala Jokowi adalah dalam kebijakan hilir pertanian dan pasar pangan. Tekad untuk tidak impor beras tahun 2015 adalah kebijakan yang tepat apabila diimbangi dengan upaya serius dalam hal produksi. Namun, kebijakan untuk ekspor beras 1 juta ton di akhir tahun 2015 adalah kebijakan yang perlu dikritisi lebih dalam. Akankah politik ekspor beras itu tepat untuk saat ini? Adakah efeknya terhadap pasar beras dalam negeri ini? Perlukah kebijakan tersebut bagi kemandirian dan kedaulatan pangan nasional? Adakah kaitan Politik Beras Ala Jokowi dengan kenaikan harga beras saat ini” Continue reading Politik Beras ala Jokowi→
Dalam pembangunan pertanian ke depan, dua hal penting bagai dua sisi mata uang yang harus menjadi dasar utama penyusunan perencanaan pembangunan pertanian adalah masalah pencapaian kesejahteraan petani dan pencapaian produksi pangan. Selama ini, program-program yang disusun terkesan cenderung bertumpu pada aspek produksi semata, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada dimensi peningkatan kesejahteraan petani di dalamnya. Namun, menjadikan kesejahteraan petani sebagai dasar utama harus mulai menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan. Prinsip kesejahteraan sangat penting, karena dengan faktor peningkatan kesejahteraan akan membawa semangat untuk meningkatkan kegiatan usaha tani yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan produksi pangan. Continue reading Urgensi Penetapan Basis Perencanaan Pembangunan Pertanian→
Tingkat konsumsi beras Indonesia yang sedemikian tinggi hingga mencapai 133 kg per kapita per tahun, termasuk tertinggi di Asia, telah membuat tekanan terhadap beras semakin besar. Hal inilah yang membuat Pemerintah sangat perhatian dalam program pencapaian swasembada beras. Berbagai langkah intensifikasi sudah dilaksanakan. Bahkan, secara produktivitas, tingkat produksi padi per Ha di Indonesia yang rata-rata sebesar 5,1 ton per Ha adalah nilai produktivitas padi terbesar di Asia Tenggara, bahkan juga beberapa Negara lain di dunia.
Namun, melihat kondisi luasan lahan sawah yang semakin hari semakin tertekan dan banyak terjadi konversi, perlu ada upaya diversifikasi pangan pokok untuk mengurangi tingkat konsumsi beras. Hal ini menjadi salah satu jalan agar Negara Indonesia tetap memiliki derajat ketahanan pangan yang tinggi. Dan inilah alasan utama betapa urgensinya diversifikasi pangan. Continue reading Urgensi Diversifikasi Pangan bagi Kemandirian Nasional→
Awal tahun 2008. Seorang Ibu tua berbaju lusuh terlihat memakan nasi aking bercampur garam dengan mata yang mulai bercucuran air mata. Tanpa satu lauk pauk apapun, dirinya terpaksa makan nasi sisa yang telah dimasak lagi, sekedar untuk mengganjal perut dan melanjutkan harapan kehidupan. Itulah fragmen hidup yang dialami ratusan pengungsi korban lumpur di Sidoarjo Jawa Timur.
Saat ini hitungan warsa sudah merangkak di 2015. Permasalahan ekonomi rasanya masih saja menghimpit sebagian besar masyarakat di negeri ini. Jeritan papa akibat kenaikan beruntun tarif listrik, BBM, gas, dan kebutuhan sehari-hari menjadikan mereka harus mengikat pinggang dengan lebih keras lagi. Continue reading Harapan itu Masih Ada, Pada Siapa?→
“Masalah pangan akan menjadi masalah yang serius di masa depan. Bumi sebagai tempat produksi pangan tidak berubah, sedangkan populasi manusia terus bertambah. Untuk Indonesia, jumlah penduduk nasional saat ini telah mencapai 245 juta orang dengan pertumbuhan sebesar 1.49% per tahun. Pada tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta orang. Dengan pertumbuhan populasi tersebut, kebutuhan akan pangan dipastikan meningkat. Di sisi lain, pertambahan penduduk juga akan mengurangi ketersediaan lahan pertanian dengan adanya konversi lahan ke perumahan, jalan, industri, sarana publik, dan berbagai kepentingan lain diluar sektor pertanian.
Kondisi tersebut harus diantisipasi melalui upaya peningkatan produksi pangan yang jauh lebih serius dari apa yang telah dilakukan selama ini. Pemerintah perlu fokus dalam pengelolaan sektor pertanian. Beberapa permasalahan mendasar yang menghambat produksi maupun nilai tambah pertanian harus menjadi prioritas utama yang mutlak diatasi. Penanganan program prioritas tersebut harus didukung dengan sistem anggaran yang kuat, jumlah anggaran yang memadai, integrasi dan kerja sama yang harmonis antar sektor, serta tata pelaksana yang kuat dari pusat sampai daerah. Hal ini sangat mendesak, karena negara harus berdaulat. Tanpa kedaulatan pangan, sangat mungkin rakyat akan lapar…..” Continue reading Kedaulatan Pangan : Misi Mutlak Negara Agraris→
“Terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan amanah dari cita-cita pendirian bangsa ini. Sebagai implementasi dari tanggung jawab tersebut, Pemerintah harus mampu mengelola seluruh sumber daya nasional secara optimal dan mendistribusikan manfaatnya secara adil dan merata. Salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah sektor pertanian, yang sangat penting dalam pencapaian ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan melalui pemanfaatan APBN harus benar-benar terkelola secara tepat, baik dari sisi perencanaan maupun sampai pada tahap pelaksanaan. Jangan sampai, anggaran yang teralokasikan tidak memadai (underinvestment) dan yang lebih parah lagi, tidak teralokasi secara benar (misinvestment). Saatnya, menempatkan pertanian pada marwahnya, dan mengembalikan orientasi pembangunan pertanian pada capaian kesejahteraan para pemangkunya.” Continue reading Betapa Pentingnya Sektor Pertanian→
Merangkai gagasan-gagasan kecil dan sederhana untuk Negeri Tercinta