Ujian demi Ujian Pemerintahan Jokowi-JK

20140506_183802

Mencermati perjalanan Pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu 10 bulan ini serasa melihat sebuah film Hollywood yang terlalu banyak diisi oleh edisi menegangkan. Alurnya begitu sarat dengan alur yang memuncak dan dipenuhi konflik cerita. Dimulai dari ending pilpres yang terasa berat, lanjut dengan berita konflik koalisi KIH-KMP, polemik profil menteri-menteri baru, pencabutan subsidi BBM, dan kenaikan tarif listrik dan gas. Praktis, dengan naiknya harga-harga barang menjadikan laju ekonomi dan daya beli masyarakat melambat pada tahun 2015 ini.

Cerita demi cerita itupun ternyata masih terus berlanjut. Kenaikan harga beras tertinggi dalam sejarah reformasi di bulan Februari, turunnya nilai rupiah terhadap dolar AS dari waktu ke waktu, menurunnya ekspor berbagai komoditas, dan terakhir kenaikan harga daging sapid an ayam yang begitu fantastis. Ujian demi ujian rasanya tidak pernah berhenti menguji ketangguhan Pemerintah yang terpilih dari proses pilpres paling menegangkan dalam era pemilihan langsung ini.

Pertanyaannya, apakah ujian tersebut adalah refleksi dari ketidakmampuan manajemen Pemerintah atau justru keberanian Pemerintah dalam memberikan obat terbaik bagi bangsa ini? Ibarat penyakit kronis yang tidak pernah diobati, kita akan merasakan pil pahit ketika obat itu harus kita telan. Tubuh pun juga akan memberikan reaksinya. Namun, lambat laun tubuh pun akan kembali sehat di masa yang akan datang.

Ada satu ungkapan menarik dalam dunia motivasi tentang arti sebuah ujian. “Semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya pun akan semakin besar”.  Atau ada pula kata-kata mutiara “Pelaut ulung lahir dari ombak yang besar, bukan ombak yang tenang”. Umumnya, ujian yang sulit dan besar memang hanya dimiliki oleh seseorang yang sudah dalam level advance. Ambillah contoh, ujian seorang kandidat doktor tentunya akan berbeda level dengan ujian kelulusan sekolah dasar. Untuk itulah, pada perspektif ini, kita tentu masih sangat optimis akan ketangguhan Pemerintah dalam menakhodai bangsa ini 4 tahun ke depan.

Negara ini dikenal dengan negara sarang mafia. Banyak pelaku ekonomi besar yang menguasai sebagian besar infrastruktur ekonomi dan pasar yang selama ini mendapatkan perlakuan iklim kondusif. Pikiran positif kita akan memandang bahwa gonjang-ganjing ini akibat ‘perlawanan’ balik para stake holder tersebut. Negara ini juga sudah di nina bobo kan dengan kebijakan-kebijakan populis yang secara efektivitas pencapaian sasaran sebenarnya sangat tidak relevan. Katakanlah kebijakan subsidi yang bocor kemana-mana, kebijakan pemberian uang kepada rakyat, dan meminggirkan konsep pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Sehingga, wajar apabila resep kebijakan Pemerintah di awal-awal kepemimpinannya akan menghadirkan berbagai cerita yang kurang mengenakkan.

Namun, terlalu meyakini satu sisi perspektif tersebut juga berbahaya. Bisa jadi datangnya ujian dan cerita-cerita menegangkan tersebut karena memang adanya ketidaksanggupan Pemerintah dalam merencanakan dan mengelola negara ini. Ibarat anak sekolah, seringkali dia dapat nilai jelek di sekolah karena memang dirinya tidak sanggup mengerjakan soal-soal tersebut. Jika ini terus dibiarkan, hal yang lebih fatal justru akan terjadi, yaitu ketidaklulusan dari anak tersebut. Dan ini akan berbahaya jika konteksnya adalah kebijakan bernegara.

Ketidakcermatan dalam membaca makroekonomi dan geopolitik internasional serta ekonomi domestik justru akan mengundang bahaya tersendiri jika dipaksakan menjadi sebuah kebijakan strategis. Ibarat dokter, salah dalam mendiagnosa penyakit akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian resep obat. Akibatnya, akan muncul reaksi negatif dari tubuh pasien dan lama-kelamaan bisa mengancam nyawa pasien itu sendiri.

Kemampuan ekonomi negara yang selama ini ditunjukkan oleh nilai PDB (produk domestik bruto) bisa dijadikan kajian paling sederhana. Semakin besar PDB, negara dikatakan semakin baik pertumbuhan ekonominya, meskipun tidak ada jaminan adanya pemerataan disana. Namun, nilai PDB bisa jadi indikator sederhana. PDB terdiri dari nilai belanja pemerintah, nilai konsumsi masyarakat, investasi, dan net ekspor. Kebijakan kenaikan harga BBM dan listrik yang diikuti oleh kenaikan berbagai barang lain tentu akan menurunkan nilai konsumsi masyarakat. Ketika konsumsi turun, maka pasar pun akan lesu. Dunia hulu di produksi pun juga terimbas lesu karena sepinya pasar. Di sisi lain, belanja pemerintah tidak bisa terdongkrak karena aktivitas perekonomian yang lesu.

Ujian-ujian yang terus datang silih berganti sebagai bagian episode film berkelas box office dunia semoga bisa teratasi dengan baik. Anggaplah berbagai hambatan perekonomian tersebut sebagai bagian dari ujian untuk naik kelas, yaitu memposisikan ujian sebagai pintu masuk bagi naiknya kelas sebuah level kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang cepat dan solutif dari Jokowi-JK bisa jadi menjadi senjata ampuh untuk memimpin negara ini beberapa waktu ke depan.

Kecepatan dan ketangkasan dalam menghasilkan solusi konkret  adalah nilai lebih. Tapi ketidaktepatan mengambil langkah dalam kepemimpinan super responsif tentu akan melahirkan masalah baru seperti diuraikan diatas tadi. Untuk itu, tim kabinet dan  jajaran pemerintahan yang cakap, cerdas dalam melihat masalah, dan tajam dalam memberikan rekomendasi kebijakan adalah hal yang mutlak untuk mengawal kepemimpinan nasional lima tahun ke depan. Semoga ujian-ujian yang ada sekarang adalah semacam obat bagi sehatnya perekonomian nasional kita di masa depan. Bukan sebaliknya, ujian sebagai refleksi dari kesalahan menjawab persoalan-persoalan mendasar di negeri ini. Selamat bekerja Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *