Politik Beras ala Jokowi

Oleh : Atang Trisnanto

Dimuat dalam harian Koran Sindo, 3 Maret 2015

DSC02476

“Kemandirian pangan nasional yang ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri adalah kebijakan Pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak, termasuk di era Pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa keputusan yang sangat tepat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu fokus pada perbaikan infrastruktur irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya. Yang menjadi ujian berikutnya dalam Politik Beras Ala Jokowi adalah dalam kebijakan hilir pertanian dan pasar pangan. Tekad untuk tidak impor beras tahun 2015 adalah kebijakan yang tepat apabila diimbangi dengan upaya serius dalam hal produksi.  Namun, kebijakan untuk ekspor beras 1 juta ton di akhir tahun 2015 adalah kebijakan yang perlu dikritisi lebih dalam. Akankah politik ekspor beras itu tepat untuk saat ini? Adakah efeknya terhadap pasar beras dalam negeri ini? Perlukah kebijakan tersebut bagi kemandirian dan kedaulatan pangan nasional? Adakah kaitan Politik Beras Ala Jokowi dengan kenaikan harga beras saat ini”

Sore itu, seorang buruh bangunan menikmati singkong rebus yang dimasak oleh istrinya. Tiada nasi yang didapat pada hari itu. Rumah berdinding bambu miliknyapun berdiri diatas tanah milik pengembang perumahan di daerah Tangerang, bukan miliknya, dan sewaktu-waktu bisa terusir ke tempat lain.  Tak jauh dari situ, seorang ibu paruh baya juga kembali ke rumah kecilnya di pinggiran kota, usai berdagang asongan di terminal bis dan angkutan kota. Hampir mirip, ibu ini juga tak setiap hari dapat menikmati nasi. Beruntung, hari itu dirinya masih bisa makan nasi bersama dua orang putrinya tanpa lauk pauk satupun. Itulah potret dua keluarga kecil yang terekam dalam sebuah acara reality show di salah satu stasiun tv swasta pertengahan Februari lalu.

Berbicara mengenai beras, berbicara mengenai kebutuhan perut hampir seluruh rakyat di negeri ini. Dengan segala ceritanya, beras kini menjadi pangan utama. Seiring dengan kesulitan ekonomi, tidak semua warga negara mampu membeli beras sepanjang waktu. Satu saat, beras hanya menjadi barang biasa, namun di waktu yang lain menjelma menjadi barang yang cukup istimewa. Beras seharusnya bisa terjangkau oleh seluruh rakyat di negeri ini. Tak boleh ada yang lapar, tak boleh ada yang tidak bisa makan.

Sejarah telah mencatat bahwa hampir semua negara dan kepala pemerintahan, menempatkan ketersediaan pangan sebagai kebijakan yang utama dan paling strategis. Jika rakyat lapar, maka stabilitas akan terganggu dan mengakibatkan banyak dampak yang lain termasuk kekuasaan. Maka, tidaklah berlebihan jika Perdana Menteri India (1947-1964), Jawaharlal Nehru mengatakan bahwa “Segala sesuatu dapat menunggu, tapi tidak untuk pertanian. Apapun, yang paling utama adalah kita harus cukup pangan. Berikutnya, baru yang lain”.

Sebaliknya, jika kebutuhan pangan terpenuhi, seorang kepala pemerintahan dapat leluasa melaksnakan berbagai kebijakannya secara lebih baik. Henry Kissinger, Menlu AS tahun 1973-1976 menyampaikan bahwa “Siapapun yang punya akses terhadap minyak, maka mereka akan mampu mengontrol berbagai negara. Dan siapapun yang memiliki akses terhadap pangan, maka mereka akan mampu mengontrol masyarakat”.

Betapa pentingnya ketersediaan pangan membuat hampir seluruh Presiden Indonesia cukup disibukkan dengan masalah beras. Lantas, bagaimana dengan kebijakan pangan era Jokowi? Gebrakan awal mengenai prioritas perbaikan infrastruktur irigasi, sarana prasarana pertanian, dan percepatan sistem penyaluran benih unggul cukup menumbuhkan harapan yang tinggi. Namun, target ekspor beras 1 juta ton di akhir tahun 2015 cukup membingungkan. Pentingkah ekspor beras saat ini? Perlukah politik beras ala Jokowi ini bagi kemandirian pangan? Adakah efeknya terhadap pasar beras dalam negeri? 

Fenomena Kenaikan Harga Beras

Dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini, kita dikejutkaan dengan persentase kenaikan harga beras yang cukup fantastis. Kenaikan harga beras hingga 30% ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dalam 15 tahun terakhir. Kenaikan harga beras pada masa-masa sebelum panen raya biasanya paling tinggi hanya berada pada kisaran  angka 10%. Di pasaran, beras kualitas sedang rata-rata seharga Rp. 12 ribu dari sebelumnya Rp. 9 ribu. Beras premium bahkan bisa tembus diatas angka Rp. 15 ribu sampai Rp. 18 ribu per kg.

Dalam teori ekonomi, kenaikan harga barang disebabkan oleh hukum supply and demand, yaitu rendahnya supply, tingginya demand, atau kedua faktor tersebut sekaligus. Lantas, apakah hukum ekonomi ini berlaku juga pada kenaikan harga beras saat ini? Jika bicara demand, permintaan terhadap beras relatif stabil dari waktu ke waktu. Kalaupun ada permintaan yang melonjak, biasanya akan terjadi pada bulan-bulan hari raya keagamaan seperti Ramadhan dan Lebaran. Kalaulah permintaan beras naik akibat raskin tidak dibagikan pada November-Desember 2014, hal tersebut hanya berdampak maksimal sampai awal Februari 2015. Kenapa? Pada akhir 2014, Bulog telah melakukan operasi pasar. Raskin juga kembali dibagikan pada akhir Januari. Dengan demikian, permintaan terhadap beras pada Februari ini kembali normal. Selain itu, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan permintaan terhadap beras naik cukup tinggi.

Dari sisi produksi, belum ada faktor ekstrem seperti banjir, hama padi, bencana alam ataupun kegagalan panen masif yang menyebabkan turunnya produksi padi dibanding masa yang sama tahun sebelumnya. Artinya, produksi padi tahun ini relatif hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan seharusnya tidak berpengaruh terhadap supply.  Sebagai perbandingan, dari data BPS (2015), produksi padi turun 1.07% pada tahun 2011 dan saat itu tidak terjadi kenaikan harga seperti sekarang. Bandingkan dengan penurunan produksi padi 2014 yang hanya 0.94%. Lantas, kemana perginya produksi padi tersebut sehingga harga beras di pasaran jadi naik?

Kebijakan yang sudah benar di awal era Jokowi terkait fokus perbaikan infrastruktur irigasi dan sarana yang lain juga harus diikuti pada kebijakan hilir atau pasarnya. Harga pangan yang tinggi bisa diterima jika yang menerima manfaat ekonominya adalah petani. Faktanya, kenaikan itu tidak dinikmati oleh petani. Yang agak aneh justru terletak pada target politik ekspor beras 1 juta ton di akhir tahun 2015.  Yang menarik adalah, apakah menurunnya pasokan beras di pasar-pasar ada hubungannya dengan rencana tersebut?

Terlalu dini memang mengaitkan target ekspor dalam Politik Beras Ala Jokowi dengan berkurangnya pasokan beras.  Namun, hal tersebut harus dijawab oleh Pemerintah dalam aksi yang riil dan tegas. Dalam tata niaga, ada unsur distribusi dan faktor rent seeking yang dapat berpengaruh terhadap harga. Kedua faktor inilah yang seharusnya dibenahi oleh Pemerintah. Perbaikan angkutan publik maupun angkutan jalan khusus pangan harus segera dilaksanakan. Perilaku perdagangan, diantaranya motif rent seeking dapat diminimalisir apabila Pemerintah turun secara all out dalam tata niaga barang pokok utama seperti beras. Kembalikan Bulog pada fungsi utamanya semula, sebagai lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang bertugas sebagai penyangga pangan dan stabilisasi harga pangan.

Dalam jangka pendek, Kementerian Pertanian mesti cepat berkoordinasi dengan daerah dalam memetakan sebaran panen. Data ini penting bagi Kemenhub dan Kemendag untuk memperbaiki distribusi beras ke sentra konsumen. Satuan khusus Polri yang seharusnya selevel Densus 88 melakukan operasi terkait kemungkinan adanya penimbunan beras. Bulog harus segera melakukan operasi pasar di wilayah sentra konsumsi yang strategis. Operasi pasar ditujukan langsung ke konsumen di pasar, bukan melalui pedagang yang selama ini dilakukan Bulog.

Sekali lagi, Pemerintahan Jokowi jangan hanya mengejar citra dengan kebijakan politik ekspor beras 1 juta ton di akhir tahun 2015. Politik pangan yang terpenting adalah ketahanan dan kemandirian pangan dalam negeri. Yang utama adalah adanya jaminan bahwa semua masyarakat bisa mengakses pangan, dan petaninya sejahtera. Bukan mengejar tujuan ekspor beras yang khawatirnya justru mengurangi stok dalam negeri dan memancing praktek rente dengan isu tersebut. Kekhawatiran beberapa pihak akan tersimpannya beberapa stok beras karena isu ekspor bisa jadi beralasan.

Siapapun pemimpin negara ini, buang keinginan untuk mendapatkan citra dan tepuk tangan yang sifatnya sementara. Saya yakin, rakyat dengan sendirinya dan dengan sukarela akan memberikan standing applause atas kerja-kerja serius Pemerintah yang memang didasari atas niat tulus untuk kemaslahatan rakyat di negeri ini. Yang terpenting adalah citra abadi, bukan citra palsu. Karena citra yang abadi akan muncul tatkala kepuasan rakyat memang terpenuhi, bukan citra palsu yang hanya muncul sesaat dengan sedikit polesan disana sini.

6 thoughts on “Politik Beras ala Jokowi”

  1. Analisa yg selalu tajam memang ciri khas Mas Atang sejak kuliah. Memang di era pemerintahan ini kita akan sering menemui program dan kebijakan yg lebih berat kpd pencitraan. Terus kritis bro, semua utk kebaikan negeri ini.

    1. Secara sederhana, kenaikan harga selalu dikaitkan dengan supply dan demand. Namun, pada kondisi faktualnya, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada banyak faktor yg mempengaruhi suplly. Dan juga begitu banyak faktor yg mempengaruhi demand… Kenaikan harga beras harus dilihat situasional pada saat itu juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *